Gedung Baru, Ketua DPR dan Presiden Disomasi

Gedung baru DPR dianggap melanggar hak subyektif rakyat yaitu hak kedaulatan atas anggaran

VIVAnews - Rencana pembangunan gedung baru DPR terus menuai protes dari masyarakat. Kini, Tim Koalisi Advokasi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat bahkan mengancam akan menggugat pimpinan DPR RI dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terkait pembangunan gedung baru tersebut.

"Seharusnya dana-dana itu untuk kesejahteraan rakyat miskin" kata salah satu anggota tim advokasi Jansen E Sihaloho di Jakarta, Minggu, 3 April 2011.

Tim koalisi menilai menilai persetujuan pembangunan DPR oleh pimpinan DPR RI dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR merupakan perbuatan melanggar hukum penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Pembangunan gedung baru DPR dianggap telah melanggar hak subyektif rakyat yaitu hak kedaulatan rakyat atas anggaran. Serta mengabaikan kesejahteraan rakyat dengan menghambur-hamburkan keuangan negara.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini juga menuntut agar DPR membatalkan rencana pembangunan gedung DPR RI, membatalkan proses tender pembangunan gedung, serta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat indonesia karena telah lalai melakukan kewajiban hukumnya.

Rencananya, tim koalisai advokasi ini akan mengajukan somasi kepada DPR, presiden, menteri keuangan dan pimpinan Fraksi DPR RI agar dalam tengat waktu satu minggu pimpinan DPR dan badan urusan rumah tangga untuk memutuskan pembatalan gedung DPR.

Jika keinginan tersebut tidak dilaksanakan, tim ini akan mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri berupa gugatan warga negara dan legal standing terhadap pimpinan DPR RI serta pihak lain yang dianggap bertanggungjawab.
• VIVAnews

Posted in: PKS UPDATE